Showing posts with label Esai. Show all posts
Showing posts with label Esai. Show all posts

Monday, 28 March 2016

Tentang Sastra

Seperti beberapa teman di kantor, beberapa waktu lalu saya mendapat banyak pertanyaan apakah koran edisi Minggu bakal tidak ada. Ada yang gusar bertanya, apakah berarti cerpen dan puisi tamat.

Entah dari mana pertanyaan tadi berasal. Di zaman pemberhalaan media sosial ini, apa yang terjadi di dinding ruang kantor atau kamar tidur Anda bukan tidak mungkin tersebar ke luar. Kalau tidak hati-hati, berapa kali dalam seminggu Anda bercinta orang tahu.

Atas pertanyaan tadi, tentu saja saya bilang tidak. Mana mungkin, puji Tuhan semua di sini berkesadaran kebudayaan adalah roh. Sastra berkemampuan mengungkapkan sesuatu yang tak bisa dinyatakan oleh fakta, hard fact.

Oleh sastra, sesuatu yang solid, dianggap faktual, nyata, tampak kasatmata, berat membatu, bisa diurai lapisan-lapisannya, bahwa segala sesuatu sejatinya memiliki segi yang tidak nampak, ringan, light. Seperti manusia, di balik fisik yang tampak, ada DNA, impuls neuron, yang terus bergerak menentukan kesadaran. Itulah mengapa Milan Kundera menulis novel The Unbearable Lightness of Being.

Sejak lama sastra bergulat di situ. Mitologi, folklor, cerita rakyat merupakan khazanah untuk menjaga kesadaran. Kemajuan peradaban dan modernisasi Eropa, misalnya, sebagian ditentukan oleh kuatnya pemahaman mereka atas sejarah yang membentuk diri mereka sampai ke mitologi-mitologinya. Itu yang disebut spirit.

Kalau Anda masih belum percaya pada fungsi eksistensial sastra, ambil contoh teknologi. Dari waktu ke waktu, teknologi berevolusi dari yang berat menuju ke yang ringan.

Revolusi Industri diawali dengan mesin, berlanjut pada penemuan alat-alat berat. Pada perkembangan berikut, Revolusi Industri berikutnya, revolusi di dunia informasi. Informasi mengalir di antara sirkuit-sirkuit dalam bentuk impuls elektronik. Peranti-peranti berat tetap ada, tetapi mereka mengikuti perintah perangkat lunak. Hardware tunduk pada software.

Masyarakat yang menikmati teknologi sebatas sebagai produk dan tidak terlibat proses kelahirannya tak ambil peduli pada itu semua. Mereka cenderung melihat dari segi praktisnya saja. Ukurannya menguntungkan atau tidak. Untung itu pun dipersempit pengertiannya, menghasilkan duit atau tidak.

Pernah saya mendengar khotbah seorang motivator, yang dengan bangga menyatakan bahwa ia tak pernah membuang-buang waktu baca novel. Sia-sia katanya. Bacaan harus memberi petunjuk bagaimana orang bisa sukses dengan segera. Kalau dekat dengannya, niscaya saya akan bilang, nyuwun duwite Mas. Duit dia pasti banyak, tapi imajinasinya miskin.

Beruntunglah kalau banyak di antara kita tidak percaya pada pemikiran keblinger seperti itu. Pada ranah atau domain yang mengawang dalam dunia digital ini letak pergulatan hidup manusia sekarang. Informasi mengalir deras. Kesadaran memperoleh tantangan baru, setidaknya kesanggupan membedakan antara kenyataan dan kenyataan gadungan, virtual realities. Sudah banyak yang terjebak pada delusi dunia digital.

Sangat berat perjuangan memori ini. Di zaman sebelum berkembangnya perangkat memori tiruan atau artificial memory, memori kita dikuasai oleh kekuatan politik penguasa. Penguasa menentukan, untuk sejarah negeri ini, mana boleh diingat mana tidak boleh dan harus dilupakan.

Otak atau memori yang termanipulasi kekuasaan pada perkembangannya memanipulasi dirinya sendiri. Masyarakat sendiri kini menentukan, siapa ingin berevolusi dalam peradaban siapa ingin tetap primitif, mana hendak diingat mana tidak. Kelompok dominan menekan pihak lain. Kegiatan memutar film atau membicarakan apa yang telah terjadi pada bangsa ini puluhan tahun lalu pun digerebek.

Entah bagaimana kekuatan fisik, kekerasan, soliditas, masih diagung-agungkan untuk menggencet sesuatu yang ringan, light, tidak berwujud, seperti memori kita. Untuk itu, sastra tak boleh tamat. Mengutip Milan Kundera sekali lagi, tujuan sastra adalah untuk menyelamatkan diri kita dari proses menjadi (to be).

Bre Redana
Kompas, 27/03/2016
Penulis Kolom UDAR RASA Kompas Minggu

Monday, 14 March 2016

Menolak Tragedi Kekerasan

Siang itu di sekeliling Tugu Yogyakarta terlihat sekelompok orang yang membawa spanduk-spanduk bertuliskan kalimat-kalimat dengan nada keras dan mengancam. Mereka mengenakan pakaian yang tampak maskulin dengan semacam jaket loreng serta ikat kepala dan atribut bergaya Timur Tengah.

Kumpulan para pemuda ini tampak tidak ramah dan seperti akan menuju medan perang. Kemudian ditambah dengan kehadiran ormas lainnya memprotes keberadaan kelompok minoritas yang sering diistilahkan sebagai LGBT-singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Mereka pun berpose di tiap sisi monumen dengan gaya menantang seperti mengepalkan tangan dan berkacak pinggang, sementara sebagian di antaranya memegang spanduk-spanduk protes dengan pernyataan penolakan atau vonis tentang gangguan kejiwaan kelompok yang mereka anggap akan membahayakan umat.

Gaya dan tampilan mereka yang sedemikian rupa telah menimbulkan perasaan tegang bagi siapa pun yang melihatnya karena mengisyaratkan ancaman kekerasan dan kebencian. Yang bisa membuat siapa pun merasa waswas dan khawatir bahwa sesuatu yang membahayakan bisa terjadi setiap saat. Memang, menurut info yang menyebar di media sosial, mereka mendapat tantangan dari para aktivis pro LGBT. Maka, bagi siapa, pun yang mengetahui masalah ini pasti akan terbawa suasana tegang di siang hari yang mendung itu.

Akan tetapi, sementara mereka berpose demikian seraya berfoto dan terkadang meneriakkan yel-yel pembangkit semangat sambil mengacung-acungkan kepalan tinju ke udara, saya melihat seorang lelaki muda duduk di satu sisi di pinggir jalan. Sambil menonton adegan-adegan tersebut ia merajut! Benang yang lembut itu dirajut dan membentuk rangkaian yang tampak indah. Sungguh seperti sebuah adegan "pertunjukan" ganjil yang sangat mengesankan dan inspiratif.

Ya, ancaman yang mengisyaratkan kekerasan dan kebencian ini seperti mendapatkan tanggapan yang cerdas dan tepat. Tidak ditanggapi dengan perlawanan bersifat macho, jantan, dan balas menantang seperti umum dilakukan jika merujuk ke dalam konteks budaya kita. Akan tetapi, secara tak terduga dan mengejutkan malah ditanggapi dengan sikap yang mengisyaratkan sesuatu yang lembut dan feminin serta memunculkan keindahan. Namun, sekaligus hadir dengan cara yang cukup konfrontatif karena menghadirkan kualitas maskulin dalam bentuk fisik seorang lelaki.

Hal ini membangkitkan renungan dan kesadaran tentang fungsi tradisional monumen tersebut. Yang memiliki nilai simbolis berupa garis penghubung antara Laut Selatan, keraton, dan Gunung Merapi yang bersifat magis, yang secara filosofis menggambarkan koordinat keseimbangan antara energi feminin dan maskulin. Perbedaan yang tampak berlawanan dianggap berada dalam suatu kesatuan yang tak terpisahkan.

Keseimbangan

Pemahaman keseimbangan atas hal yang berlawanan (dualistis) di sini tidak untuk dipilih salah satu di antara dua hal itu-atau dengan lain perkataan bisa dikatakan tidak dibebani pemahaman positif dan negatif di mana ke dua sisi dianggap penting dan memiliki kekuatan. Dengan gambaran koordinat keraton berada di antara Laut Selatan yang mewakili sifat feminin dan Gunung Merapi yang bersifat maskulin. Menggambarkan simbol posisi "Sang Ratu" yang berada tepat di tengahnya. Memberikan gagasan yang jelas mengenai fungsinya di alam semesta ini. Ia yang sanggup merangkul dan mengoordinasikan dua macam kekuatan dan "kesadaran berlawanan" sehingga menjadi lengkap, seimbang, dan sempurna. Falsafah kuno ini tampaknya berbeda dengan cara pikir modern yang cenderung menggunakan pendekatan dan sistem oposisi biner yang linier. Seakan memisah hal berlawanan di mana satu dan lainnya seperti tak berhubungan.

Ketika dihadapkan pada hal berlawanan, manusia modern cenderung didorong untuk memilih salah satu. Memilih di antara kutub positif dan negatif atau yang benar dan salah- bukan memahami alam dan kehidupan dalam keberagaman sebagai kesatuan. Menetapkan pemenang sebagai yang benar dan yang kalah sebagai yang salah-bukan pemahaman kebenaran dalam pengertian arif bijak dan mendalam. Demikian tugu yang dibangun pada tahun 1755 oleh Hamengku Buwono I yang telah berubah bentuk di masa penjajahan sehingga sudah tak bisa dibaca lagi sesuai dengan pemikiran filosofis yang ingin disampaikan. Kala itu sesudah hancur terlanda gempa, kemudian direnovasi pihak penjajah yang lalu menjadikan bentuknya seperti kita bisa saksikan sekarang. Demikian pula dengan namanya dulu disebut Golong-Gilig (yang menunjukkan patokan arah meditasi Sang Sultan) lalu berubah nama menjadi Tugu Pal Putih terjemahan dari nama yang diberikan penguasa Belanda: De White Paal.

Diskriminasi dan stigmatisasi kelompok minoritas saat ini seperti tiba-tiba menjadi gencar. Beberapa pejabat pemerintah, politisi, dan pemimpin ormas-ormas agama menggelar pernyataan-pernyataan penolakan atau anggapan bahwa kelompok ini menderita gangguan jiwa. Bahkan, Komisi Penyiaran Indonesia membuat peraturan yang mendiskriminasi waria-melarang yang dianggap lelaki tampil dengan dandanan dan hiasan yang biasa digunakan kaum perempuan.

Hal tersebut membuat kita bertanya apa gerangan sebetulnya yang terjadi? Mengingat kenyataan keberadaan kelompok minoritas ini sudah dipahami sejak lama dan tidak menimbulkan kehebohan seperti sekarang. Mengapa isu ini seperti tiba-tiba menyedot perhatian semua orang? Dan begitu intensif hingga seakan menutupi isu lain yang sebetulnya jauh lebih penting, seperti penggembosan KPK atau kelanjutan kasus Papa Minta Saham. Selain gugatan aktivis atas kasus pelanggaran HAM pemerintah Orde Baru pada tahun 1965 yang masih belum ditanggapi dengan semestinya. Ataupun kebakaran masif berjuta hektar hutan belum lama berselang yang tidak jelas kelanjutan penanganannya.

Ya, peraturan tersebut di atas sebetulnya bukan saja diskriminatif, tetapi juga tak menghargai dunia seni, dalam hal ini khususnya dunia seni pertunjukan. Adalah tradisi yang tua dan dianggap lumrah di dalam seni pertunjukan di Tanah Air ketika dalam pertunjukan-pertunjukan tertentu para lelaki berperan sebagai perempuan. Tidak pernah ada yang menyatakan bahwa hal ini salah dan menjadikannya semacam pelanggaran seperti sekarang. Ini sungguh merupakan langkah mundur di wilayah kebudayaan yang hanya menunjukkan ketidakberadaban karena perlakuan tak manusiawi seperti ini bisa dianggap sebagai "pertunjukan dan pameran" budaya kekerasan.

Sesungguhnya kekerasan tak perlu dilawan dengan kekerasan lagi karena hanya akan tampak konyol dan memerangkap kita dalam lingkaran kekerasan yang tak ada putusnya. Terus-menerus terjebak dalam laku kekerasan hingga akhirnya menemui kehancuran. Apakah kehidupan dan budaya seperti ini yang kita inginkan dan wariskan pada generasi mendatang? Dan lalu menyalahkan pihak liyan menuntut mereka untuk bertanggung jawab serta menganggap diri ini hanya sekadar korban? Atau menjadi begitu sangat yakin bahwa agama yang kita anut adalah agama keras dan kejam tanpa kasih sehingga kita tak perlu merasa bersalah jika melakukan kekejian terhadap sesama makhluk hidup?

Banyak pertanyaan yang bisa kita ajukan dalam situasi kerancuan dan manipulasi nilai-nilai yang cukup membingungkan ini. Tentunya dengan harapan situasi tegang dan kacau ini akan menemui akhir yang melegakan. Tidak terus berlanjut dan menyebabkan kembalinya tragedi seperti di masa lalu. Dan tidak perlu menjadi lembaran gelap lain dalam sejarah kehidupan bangsa.

Arahmaiani
Kompas, 12/03/2016
Perupa, Tinggal di Yogyakarta

Saturday, 12 March 2016

Sabangau

Saya bosan Kahlil Gibran, tapi sejenak kata-katanya melintas di kepala:

Pohon-pohon adalah sajak yang ditulis bumi

ke atas langit.

Kaki saya mencari injakan akar di hutan gambut itu, sambil berjalan setapak demi setapak di air kemerahan yang menggenang di antara pokok-pokok jelutung dan ramin. Dahan batang-batang muda itu masih lebat merintangi jalan, tapi segera tampak: "sajak yang ditulis bumi" telah hampir terhapus di Sungai Sabangau.

Jutaan pohon telah ditebang. Hutan tropis Kalimantan Tengah seluas 568.700 hektare punah. Keserakahan manusia—merampas kayu meranti tak henti-hentinya untuk memperkaya diri—telah melukai lingkungan ini sampai ke intinya.

Lima belas tahun lamanya, sejak 1980, penjarahan itu berlangsung.

Manusia adalah "super-predator", kata orang. Tapi saya kira bukan, sebelum datang pasar besar, modal besar, kuasa politik besar, dan kerakusan besar. Dan di Indonesia, 1980-1995, keempat anasir itu bergabung: klimaks zaman yang bernama "Orde Baru". Negeri dibangun dengan ke-tak-sabar-an yang destruktif.

Tahun 1995: Presiden Soeharto memutuskan 1,5 juta hektare hutan gambut Kalimantan Tengah dimusnahkan untuk membuat sawah. Rakyat setempat tak bisa menolak. Para pakar tahu proyek itu sebuah kesalahan (padi tak tumbuh di bekas lahan gambut, yang tingkat keasamannya tinggi), tapi mereka tak bisa berbicara. Dalam novel Sarongge Tosca Santoso digambarkan bagaimana niat untuk menyiapkan lahan pangan itu berakhir dengan malapetaka.

Dalam sepucuk surat kepada kekasihnya, Husin, Karen yang mengunjungi tempat itu bercerita: cadangan air dikeringkan, diubah jadi saluran irigasi yang berpuluh-puluh meter panjangnya. Parit-parit baru membuat gambut tak mampu lagi menyerap air bila musim hujan tiba. Kemarau jadi bencana: air kurang, hutan di sekitar selalu terbakar. Penduduk hidup terjepit. Tulis Karen: "...hasil hutan pun tak bisa didapat lagi."

Di bawah "Orde Baru", kemerdekaan bersuara tak mati sendirian. Hutan ikut mati. Ketika politik jadi panglima dan ilmu ditaklukkan, tak perlu lagi hasil penelitian. Ketika segala sesuatunya dipaksakan, akal sehat tak berfungsi.

Novel Sarongge bercerita: ketika Presiden Soeharto datang untuk melihat sendiri "Proyek Lahan Gambut" itu, para bawahan bergerak cekatan. "Pohon-pohon pisang yang sedang berbuah dipindahkan... ke kebun bekas gambut. Padi-padi yang hampir panen dari sawah-sawah Kalimantan Selatan dicabuti, untuk [juga] dipindahkan.... Seolah lahan gambut itu memang sudah siap berproduksi. Memenuhi mimpi sang presiden...."

Dilihat dari atas, yang di bawah sering menipu. Raja-raja lama dan dunia modern melakukan kesalahan yang sama. "Manusia modern merasa bisa menguasai alam, dan mengubah semaunya," tulis Karen pula. "Padahal, banyak hal yang tak kita ketahui...."

"Manusia modern" jenis itu tak cuma bagian yang tragis sejarah Indonesia. Pada akhir 1980-an, James Scott menulis telaah yang memaparkan melesetnya ideologi "modernis tinggi" ketika penguasa dan birokrasi Negara melihat ke kehidupan sehari-hari di "bawah". Seeing Like a State memaparkan pelbagai contoh state-optics yang tajam fokusnya tapi luput menangkap kenyataan yang rumit. Contoh yang menarik berkembang di Prusia dan Saxony di abad ke-18.

Di kerajaan Jerman itu, tatapan "ilmu" merumuskan hutan sebagai "arus komoditas yang bisa dijual". Semua diringkus bagi pendapatan Kerajaan. Maka hilanglah pepohonan, semak belukar, dan tanaman yang tak laku. Bahkan juga disisihkan tetumbuhan yang bisa dibuat obat, pohon yang bisa diraut jadi permainan dan dibuat jadi benda keindahan.

Akhirnya, ukuran pohon dibakukan, dan ditetapkanlah pohon yang dianggap normal, Normalbäume. Hutan pun jadi "mesin komoditas tunggal" yang gampang serentak terserang hama atau rusak oleh badai.

State-optics: Negara memandang hutan, menyederhanakannya—dan tak sanggup menyelamatkannya. Hutan terbakar, berkali-kali, tapi api selalu dilihat dari atas: dari keputusan Presiden, dari meja birokrasi, dari pesawat penyiram air yang tak pernah sanggup memadamkan bara.

Agak di luar Kota Palangkaraya saya bertemu dengan Januminro Bunsal. Laki-laki 56 tahun ini dengan tenaga sendiri merestorasi hutan gambut, sepetak demi sepetak. Ia adalah antitesis bagi state-optics: orang Dayak yang tak menatap hutan dari jendela perpustakaan. Ia merawat pepohonan dengan pengetahuan yang rinci, pengalaman yang tak sebentar, dan dengan akrab dan telaten. Maka ia tahu bahwa cara memadamkan kebakaran hutan bukanlah menyewa pesawat penyemprot air yang mahal. Januminro membangun puluhan sumur bor dengan pompa penyemprot dan mematikan api yang memusnahkan pohon-pohon dari dekat.

Ia tak mengutip Gibran. Tapi ia tahu pohonku bukanlah pohonku, melainkan hidup yang melindungi bumi anak-anakku, anak-anakmu.
Goenawan Mohamad
Tempo, 13/03/2016
Tempo, Mantan Redaktur Majalah Tempo 

Tuesday, 1 March 2016

Sejarawan dan Novelis

Sejarah bisa terdengar menakjubkan, tapi sering menjadi melankolia ironis bagi seorang sejarawan. Hal ini, terutama, saat yang ditulisnya adalah gerak perjuangan manusia dalam arus nasionalisme (juga anarkisme-nasionalistik) untuk membentuk negara-bangsa. Dalam esai penutup buku kajian nasionalisme mutakhirnya, Spectre of Comparison (Hantu Komparasi), Ben Anderson (2002) merefleksikan posisi seorang sejarawan dengan nada-nada yang terdengar sunyi, bahkan terkesan penuh melankoli tak heroik. Para sejarawan sudah tidak mungkin lagi menulis sejarah negara-nasional yang begitu hegemonik bagi tata-kemasyarakatan dengan heroik, tanpa mendapatkan kritik telak penuh pencibiran bahkan pengucilan. Tiap sejarawan penulis sejarah negara-bangsa sudah pasti menyadari aforisme pahit Walter Benjamin: "Tidak ada dokumen peradaban yang tak juga merupakan dokumen barbarisme."
Setelah selama 200 tahun persoalan narasi sejarah negara-bangsa tampak begitu jelas, membawa kemerdekaan dan pembebasan manusia secara kolektif. Namun, secara prinsipil, sekarang mulai menampakkan perubahan-perubahan yang mengecewakan bahkan menggetirkan nurani. Bukan hanya nilai-nilai kemanusiaan yang melandasi nasionalisme negara-bangsa mulai melangkah lebih jauh mengecam nilai-praksis kekerasan negara. Namun, kata Ben Anderson, "Sejarah-sejarah yang dibuat oleh tim negara sebagaimana dipublikasikan pada akhir senja kala abad kita [XX] tidak membangkitkan antusiasme yang cukup besar, dan bahkan tampak memancing kegelisahan tertentu."
Kegelisahan ini justru menyeruak dari dalam negara-bangsa itu sendiri yang begitu berkehendak untuk menghegemoni narasi sejarah. Di Indonesia, sejarah resmi negara sejak awal pembentukan panitianya sudah membuat kegaduhan perihal independensi dan kebebasan akademik di antara para sejarawan sendiri. Dan, rakyat Indonesia sadar, dengan sedikit saja mempelajari sejarah resmi negara Indonesia secara kritis, bahwa betapa terkadang di sana-sini penuh bolong, atau bahkan bohong, atau, setidaknya, memberikan imajinasi historis yang penuh dengan area peristiwa yang tak boleh atau bahkan terlarang ditulis dan diajarkan, termasuk perihal para pahlawan-pahlawan nasional kita yang selalu tampil necis, heroik, datar, tak berdosa. Sejarah resmi negara-bangsa sebagian besar sering tidak menarik untuk dibaca lagi, kecuali jadi mata pelajaran paksa yang membosankan, dan kecuali bagi sejarawan yang berkehendak untuk mempertimbangkannya kembali.
"Para sejarawan," kata Ben Anderson dengan nada insaf seakan ingin berkata kepada dirinya sendiri dan untuk masa depan, "sangat memahami bahwa mereka ditakdirkan untuk digantikan oleh para penerusnya yang lebih muda dan oleh aliran zaman sejarah itu sendiri. Harapan terbaik mereka untuk dikenang terletak pada kemungkinan mereka dapat meminggir diam-diam dari perkemahan Sejarah yang bergerak ke pertapaan Literatur yang diam, dengan mengikuti jejak langkah Thucydides, Tacitus, Giccon, Michelet, dan Burkhardt." Tak hanya itu, kata Ben Anderson, "dalam pertapaan tersebut, mereka akan saling bersikutan dengan, di antaranya, para novelis yang baik. Jika mereka [sejarawan] menunaikan pekerjaannya pada zaman nasionalisme, yang masih ada bersama kita, mereka menemukan bahwa mereka terjebak dalam persaingan yang berat."
/2/
Tiap negara-bangsa memang tidak kekurangan sejarawan nasionalis yang tak perlu diragukan nasionalismenya. Namun, kita kemudian sadar bahwa betapa sering tak populer dan tak lakunya karya sejarawan (resmi) nasionalis dibandingkan sastrawan (nasionalis) yang menulis novel sejarah negara-bangsa. Kita punya contoh tipikal yang sungguh ironis tak terlupakan: novel tetralogi Buru Pramoedya Ananta Toer sudah pasti bakal dibaca dengan antusias generasi-generasi sekarang dan mendatang daripada buku-buku sejarah resmi negara perihal sejarah perkembangan nasionalisme Indonesia. Ironisnya, Pramoedya berpuluh-puluh tahun dipenjara oleh aparat negara Indonesia sendiri.
Ironi ini berangkat dari ketaksadaran bahwa kelahiran (khususnya) novel sebagai komoditas rakyat sejak awal berangkat bersama dan saling terkait dengan arus pembentukan negara-bangsa. Seperti dikatakan Ben Anderson (2002), juga dalam Imagined Communities (2006), "Bangsa dan novel sama-sama dipicu oleh simultanitas [waktu] yang dimungkinkan oleh 'zaman yang hampa, homogen' buatan manusia... dari masyarakat yang dipahami sebagai entitas intrahistoris yang terikat. Seluruh hal ini membuka jalan bagi manusia untuk membayangkan berbagai komunitas yang luas, lintas-generasi, dan tidak dibatasi secara tajam, terdiri atas orang-orang yang kebanyakan tidak saling mengenal." Novel, sebagai salah satu bentuk sastra yang paling bisa dinikmati rakyat khususnya dalam bentuk terbitan di media cetak, mempunyai kapasitas untuk merepresentasikan subyektivitas komunal masyarakat secara sinkronik dan sekaligus menggerakkannya dalam intrahistorisnya sendiri menuju suatu masa depan (kemerdekaan) kolektif.
Dalam representasi inilah kita mendapatkan suatu konstruksi imajinatif yang membentuk negara-bangsa atau komunitas terbayang (imagined community). Dalam beberapa hal, hasil konstruksi imajinatif novel sungguh tidak ada bedanya dengan hasil konstruksi imajinatif (dalam benak pembaca) dari seorang sejarawan. Kita akhirnya hanya mewarisi dan memiliki imajinasi saja dalam benak kita. Tidak lebih. Tentu saja sejarah nasional melengkapinya dengan narasi diakronik yang berpretensi sebagai imajinasi faktual historis. Namun, dalam bentuk narasinya, konstruksi imajinatif novel sungguh jauh lebih mengungguli narasi sejarah, khususnya jika dibandingkan dengan bentuk penulisan sejarah yang kita baca sejak dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi.
Tak pelak lagi, secara umum, seorang novelis sejarah sering jauh lebih bebas membuat interpretasi dan merekonstruksi sejarah dengan gaya bahasa yang bisa merogoh jiwa manusia, melebihi gaya penulisan seorang sejarawan ampuh sekalipun. Dan yang terutama sering tak dimiliki sejarawan, seorang novelis bisa melampaui ironi yang ditanggung sejarawan resmi negara. Seorang novelis memiliki kebebasan yang jauh lebih besar untuk merekonstruksi para tokohnya: menjadi seorang nasionalis radikal, pembangkang bahkan penghancur masyarakat, atau seorang universalis humanis yang sudah melampaui batas-batas nasionalisme sempit, menjadi tokoh bejat tak bermoral, dan seterusnya, yang semuanya sebisa mungkin wajib meyakinkan para pembacanya. Dalam tataran tertentu, konstruksi novel bisa jauh lebih membumi dalam semesta nasionalitas (atau globalitas) daripada konstruksi seorang sejarawan resmi.
/3/
Tentu saja, sekarang para sejarawan cukup bisa menilai dan merekonstruksi sejarah bangsa Indonesia jauh lebih kritis, meski masih dibayang-bayangi adikuasa negara. Dan kita memang tidak cukup mendapatkan novel yang bisa melampaui sejarah batas nasionalitas yang begitu hegemonik mengerangkeng serat dasar narasi novel-novel (prosa) Indonesia. Barangkali, para prosais juga ikut semacam terjebak dalam ironi yang sama seperti sejarawan: tuntutan sastra yang berpijak di bumi Indonesia. Kita memang sudah memasuki pascanasionalisme, atau "pasca-Indonesia" meminjam Romo Mangunwijaya yang juga merekonstruksi hal tersebut dalam novelnya, tapi bukan berarti negara-bangsa sudah mendekati ajal yang pasti. Serat dasar konstruksi prosa di masa depan masih bakal dianggit dari dasar nasionalitas baik secara jelas atau samar-samar.
Namun, yang tampaknya masih tetap, seperti ramalan Ben Anderson, para prosais bisa jauh lebih imajinatif dan kritis, jika dibandingkan konstruksi para sejarawan negara. Barangkali seharusnya tanpa begitu terbebani aforisme pahit Walter Benjamin, kecuali ironi itu sendiri yang dijadikan serat dasar prosa. 
M Fauzi Sukri
Kompas, 28/02/2016
Santri dan Peneliti di Bilik Literasi

Sunday, 28 February 2016

Jangan Kriminalisasi Sastra, Bung!

Riduan Situmorang--Kalau harus dihitung, saya sudah tiga kali menuliskan kisah rumit Saut Situmorang. Hal itu saya buat karena geram melihat kasus yang melilit-litinya. Percayalah, ini bukan tentang Saut! Meski saya semarga dengan dia, saya belum pernah berjumpa dengannya. Saya sejauh ini cukup mengaguminya dari karya-karanya. Maka itu, sudah pasti tulisan kali ini tidak tergerak dari sumbu etnisisitas, primordialisme, atau apa pun sebutannya itu. Saya tak kenal Saut dan tentu saja belum ada kedekatan emosional di antara kami.
            Seperti yang sudah jamak kita ketahui, Saut kini berurat tegang dengan Denny JA dan Fatin Hamama. Itu sudah lama sekali. Lama sekali sehingga kasusnya menurut saya sudah begitu menjemukan, membosankan, dan memuakkan. Apa tak ada hal-hal lain yang bisa kita perbuat dan kita tawarkan demi pemerkuatan bangsa ini? Mengapa kita mempermasalahkan hal-hal kecil? Terutama sekali, mengapa kita sedemikian tergopoh-gopohnya menyeberangkan “kasus” sastra pada kasus polisi? Apa dunia sastrawan sudah sedemikian gawat sehingga harus diselamatkan oleh dunia pengacara?
            Apakah pula dunia “kenabian” dari para sastrawan harus dipindahtangankan pada polisi? Sekali lagi, polisi? Yakin? Apa itu polisi? Mereka yang suka ngintip dan mencari kesalahan di lampu merah? Mereka yang doyan mengutipi uang yang bukan miliknya? Mereka yang bisa diajak kompromi ketika menjatuhkan tilang? Mereka yang tiba-tiba tenang dengan uang recehan? Mereka yang sok pintar dan tak tahu membedakan mana parkir dan mana berhenti? Lho, mereka ini yang dipercayakan mengulas kata-kata para sastrawan? Berapa mereka dibayar?
Sebatas Kagum
Jujur saja, saya jijik! Jijik sekali. Supaya maknanya lebih dalam dan menikam, izinkan saya mengutip bahasa alay: jijay! Jijiknya, bagaimana mereka akan bergerak? Membedakan kata-kata yang jamak di masyarakat saja mereka tak tahu. Mata mereka buta, apalagi hatinya! Otaknya mungkin cair, tetapi apa kita yakin mereka tak digerakkan oleh fulus yang melilit-lilit kantongnya? Ah, sedemikian kacaunyakah sastrawan sehingga mereka harus kembali dikerangkeng oleh polisi? Ada apa dengan dunia sastra kita? Pertanyaan yang paling tepatnya untuk digemakan sesungguhnya adalah: ada apa dengan negara kita?
            Ya, saya kagum dengan Denny JA. Kagum pada karyanya yang mengharukan, penuh pesan-pesan universalisme, juga menginspirasi! Hanya memang, kekaguman saya berhenti pada kekaguman semata sebagaimana kita kagum ketika melihat alam ciptaan Tuhan. Perlu dicatat, saya juga kagum pada beberapa penyair di daerah Sumut ini yang meski nama mereka belum dikenal. Artinya, kekaguman saya, ya, sebatas kagum. Bukan berarti mereka menjadi orang paling berpengaruh? Apakah ketika kagum lantas membuat mereka paling berpengaruh? Tidak!
            Di paragraf pembukan tulisan ini tadi saya bilang belum pernah jumpa dengan Saut. Saya rindu bertemu dengannya suatu kali. Dengan Denny JA dan juga Fatin, saya sudah pernah. Itu ketika malam penganugerahan bagi para juara. Kebetulan, karya saya “Balada Cinta Upiak dan Togar” mampu menggayut hati para juri. Saat itu, samar-samar dan sayup-sayup terdengar selentingan tentang kasus Saut. Kalau saya tak salah (dan saya yakin sekali), selentingan ini datang dari pecerpen Joni Ariadinata.
Joni Ariadinata mengaku sebagai salah satu yang mengusulkan Denny JA masuk pada jajaran buku 33 Tokoh Sastra Indonesia Paling Berpengaruh. Saya ingat betul Fatin tertawa lepas. Dia seperti merasa bebas. Dengan bercanda, Fatin bilang menjadi “korban” dari Joni. Joni menanggapinya dengan santai saja. Seketika, kami pun tertawa sembari tetap menikmati suasana malam Jakarta di Blok M.
Jujur saja, setelah itu, saya pikir kasusnya akan berhenti. Eh, ternyata, selepasnya, masalah makin keruh. Suasana teduh menjadi bergemuruh. Kata tempat kita bertutur pun menjadi tempat menabuh guntur. Tak kurang, petisi dikeluarkan. Petisi ini menjadi simbol agar kasus ini jangan dipetieskan. Hampir dari semua daerah. Sampai-sampai, buku “kontroversial” itu pernah coba diberangus, atau dalam istilah Orde Baru diesbut: dibredel. Untung hal itu tak dilakukan.
Sebab, kalau itu dilakukan, ini menjadi bukti betapa kita tak menghargai karya. Perihal isinya keliru dan nyeleneh, atau bahkan salah itu bukan fokus utama. Buku itu memang kontroversial, tetapi kontroversial  bukan definisi bulat-bulat bahwa itu salah total. Kontroversi justru melahirkan perbaikan ke depan. Sebagai perbaikan, tentu buku ini bukan menjadi patokan. Artinya, ke-33 nama yang ada di sana bukanlah yang sebenar-benarnya paling berpengaruh. Kalaupun berpengaruh, itu hanya menurut penulis buku itu saja.
            Lagipula, kita harus membelalakkan mata pada standardisasi yang dibuat Tim 8. Indikator yang dibuat penulis buku itu masih kendor dan belum teruji, apalagi diakui. Masih jauh dari objektif. Di dalam pengantar buku, Tim 8 merumuskan empat kriteria: pengaruhnya berskala nasional; pengaruhnya relatif berkesinambungan; dia menempati posisi kunci, penting, dan menentukan; serta dia menempati posisi sebagai pencetus atau perintis gerakan baru yang kemudian melahirkan pengikut, penggerak, atau bahkan penentang.
Di sinilah kelemahannya dan karena itu tak perlu dipusingkan, alih-alih mematuhi keempat kriteria tersebut, Tim 8 secara sadar justru melonggarkannya. Simak saja pengakuan mereka ini, "tokoh sastra dinilai layak masuk dalam 33 tokoh sastra Indonesia paling berpengaruh apabila sekurang-kurangnya memenuhi satu dari empat kriteria …"
Malu dan Geram
Maka kini, daripada berdebat dan berurat tegang, lebih baik kita menyukurinya sebab lihatlah, debat demi debat yang tersaji selama ini bukannya berakhir pada sebuah simpulan, malah justru melahirkan “kebencian” yang tak khas sastrawan. Polisi sampai dibawa-bawa. Pengacara sudah siap-siap menunggu tawaran. Kita harusnya malu. Yang lebih memalukan lagi sebenarnya, mengapa ada orang yang mengadu pada polisi? Apa tak bisa dia berargumen?
Di sini saja sebenarnya sudah ketahuan, siapa sastrawan sejati dan siapa yang bukan. Sastrawan berkelahi dengan kata-kata, bukan dengan perasaan, apalagi hukum. Di dan pada kata-kata, mereka lepaskan amarah, bukan dengan meminjam tangan polisi. Benar, kita ini orang yang bernegara dan berhukum. Masalahnya, apakah kata-kata pada hukum harus menggerayangi kata-kata yang tersuratkan pada puisi? Kata-kata pada hukum itu mengikat. Nah, kata-kata pada dan bagi sastrawan itu membebaskan? Kalau begitu, mengapa kita harus memilih terikat dan menjadi tawanan polisi melalui kata-katanya yang beraroma fulus?
Sekali lagi, kata-kata merupakan jiwa. Jangan diadukan atas nama hukum! Melibatkan polisi pada kasus sastra yang barangkali tujuannya adalah meluruskan sejarah sudah mengantarkan kita pada dikotomi bahwa sastrawan itu ada dua: kriminal dan fenomenal. Yang kriminal ditangkap dan yang fenomenal dipuja. Dasar penangkapannya, celakanya sesat: pencemaran nama baik. Coba bayangkan diktum atas nama pencemaran nama baik, bukankah sastrawan seperti WS Rendra, Taufik Ismail, Mochtar Lubis, dan sebagainya bisa-bisa jasadnya dipenjarakan lantaran selama ini “mulut” mereka latah?

Maksud saya mengetengahkan ini, ayo, buktikan dirimu sebagai sastrawan. Bahkan kalau kau masuk di dalam kasus ini, buktikan kalau kau juga sastrawan paling berpengaruh? Apa tak bisa kau pengaruhi orang di sekitarmu? Kalau tak bisa, di mana pengaruhmu? Bung, saya malu dan saya geram karena Anda melecehkan kata-kata dengan mengkriminalisasinya. Sutardzi bilang, kata-kata itu bebas. Kalau dia pisau, dia bukan alat menikam. Masihkah kau tak mengerti pengertian ini, kawan?

Penulis adalah Pegiat Budaya di Pusat Latihan Opera Batak, Medan

Tuesday, 23 February 2016

Tafsir Bebas pada Puisi Chairil Anwar


Riduan Situmorang
Aku binatang jalang, kata Cahiril Anwar. Mengapa harus binatang tentu masih menyimpan berbagai tafsir yang kaya. Aristoteles juga pernah mengatakan man is by nature a social animal; an individual who is unsocial naturally and not accidentally is either beneath our notice or more than human. Mengapa harus dianalogikan dengan binatang dan mengapa pula kedua ungkapan itu tetap awet hingga kini? Apakah kita tak ubahnya seperti binatang?
Sadar atau tidak, manusia sesungguhnya pernah berhala pada binatang. Binatang dianggap lebih kuat dan memiliki roh. Lihatlah, misalnya, bagaimana orang Mesir menyembah Spinx, makhluk berkepala singa, bersayap garuda dan berekor ular, dan Orang Yunani pada Centaurus, yaitu manusia yang bertubuh kuda. Dalam Perjanjian Lama bahkan dikisahkan bagaimana mereka yang sudah dibebaskan oleh Musa malah menyukurinya dengan menyembah patung anak lembu.
Di sini, selain sebagai yang sakral, binatang dipandang sebagai yang lebih besar. Arti turunan langsungnya, manusia pada saat itu menganggap apa yang di sekelilingnya sebagai yang mistis dan penuh gaib sehingga manusia merasa takut dan cemas. Karena takut, mereka akhirnya memberi sesaji sebagai bentuk membujuk. Tidak saja cemas, mereka juga merasa dirinya sangat kecil menghadapi amarah dari roh tersebut. Artinya, rasio saat itu belum dominan.
Pemuas Hawa Nafsu

Setelah itu, zaman binatang sebagai yang punyah roh perlahan memudar. Manusia mulai menganggap binatang sebagai mahluk hidup biasa, bahkan lebih rendah. Maka, jadilah pemburuan secara massal. Tidak cukup, binatang dipandang bukan lagi sekadar alat pemuas kebutuhan biologis, melainkan juga sebagai komoditas untuk ekonomi, termasuk gengsi. Praktis, binatang yang dulu masih ada dianggap sakral dan jago seperti harimau, singa, dan gajah mendadak tidak. Semua dipandang rata sebagai alat pemuas hawa nafsu.

Pada tahap ini, rasio mulai mempunyai panggung utama. Masalahnya, belakangan, binatang itu pelan-pelan habis. Dengan rasionya, manusia kemudian berpikir untuk mengatasinya. Maka, jadilah masalah reproduksi binatang yang dulunya alami dan lambat direkayasa sedemikian rupa. Dalam hal ini, selain rasio, manusia menjadikan dirinya sebagai sang Pencipta yang dapat merekayasa genetika, mengatur siklus lahir, mengatur kapan panen, dan sebagainya. Jangankan sebagai pemuas nafsu, binatang kini dipandang semata sebagai objek percobaan yang sama sekali tidak punya nilai hidup. Dimatikan saja sesuka hatinya.

Sekarang ini, khususnya di negeri ini, manusia rupa-rupanya tidak bosan-bosan bereksplorasi. Tidak puas membalaskan dendam, manusia juga mengimitasi sebagian besar sifat-sifat hewani. Manusia tak puas bertubuh manusia, mereka harus berhati binatang. Maka, lahirlah adagium yang mengatakan bahwa manusia yang tidak berpolitik itu namanya binatang, dan binatang yang berpolitik itu namanya manusia. Ini merupakan rumus turunan dari apa yang pernah dimaklumatkan Aristotels:  animale rationale. Celaka, manusia menjadi manusia sekaligus menjadi binatang. Serakah!

Jelas saja, manusia yang dulunya pernah tahu cara berbagi mendadak tidak. Lihatlah DPR kita. Mereka mencari kesepahaman, tiba-tiba berseteru sehingga meja terguling. Mereka mencari keputusan, tiba-tiba keluar dari rapat, ketika diputuskan malah bertanya balik, kok begitu? Ini tidak adil! Mereka yang dibayar mestinya memperjuangkan rakyat, tiba-tiba hanya berdebat dan berdebat yang tidak ada pangkal ujungnya.
Sastra pun dibawa-bawa masuk sehingga puisi yang adalah mata menjadi senjata. Sastra yang mestinya bermula dari kejernihan dan kewarasan justru diseruduk dari kedengkian dan kebencian. Mereka mengatakan ini sebagai kerja sama, pada praktiknya hanyalah demi kelompok untuk tidak menyebut demi gerombolan.
Sebagaimana perilaku hewan, yang kini dominan pula adalah naluri untuk memuaskan syahwat. Otak, apalagi perasaan tidak menemui tempatnya. Kalaupun ada otak, gunanya hanya mengatur strategi bagaimana mencari, bahkan mencuri kekuasaan. Di sini, kita tidak usah lagi melihat perasaan, apalagi hati sanubari, dia sudah “pingsan”, bahkan mungkin sudah menemui kiamatnya. Sastra hampir tak berdaya menyingkap, bahkan sering, seperti tadi, diperalat dan menjadi barang pesanan.

Hukum Rimba
Inilah menurut saya salah satu terjemahan aku binatang jalang karya Chairil Anwar, yaitu ketika kita hidup tak lagi dunia nalar, tetapi dunia rimba. Lihatlah, koruptor yang adalah mencuri untuk bisa bermewah-mewah dibebaskan. Kalaupun dipenjarakan, mereka menempati ruang eklusif, bahkan masih bisa bertamasya, membawa pacar dan bercinta di sana. Sebaliknya, yang mencuri untuk sekadar makan malah dipenjarakan begitu saja, di tempat yang kejam pula. 
Padahal kalau logika dan perasaan bermain, maksud saya, kalau kita memang manusia, bukan manusia-binatang, kita akan tahu, yang mencuri tadi balik mencuri karena koruptor lebih dahulu mencuri haknya. Ya, kita hanya binatang jalang karena hidup di sebuah dagelan pertunjukan para binatang. Pelakonnya manusia berperilaku binatang. Penontonnya dibinatangkan.Mahbub Djunaidi pernah mencatat, Indonesia itu bagaikan binatang marmut walau sebenarnya babi lebih gawat dalam hal angka kelahiran dan keserakahan. Dari sudut kepatuhannya yang serampangan, lebih tepat bebek. Dari ranah pemerintah, khusus DPR, mereka bisa menjadi banteng yang dipertandingkan, kuda yang ditunggangi seseorang, maksud saya seseorang berhati binatang, singa yang diraja, bekicot yang lamban, atau “binatang cerdas” yang tidak punya perasaan yang menganggap rakyatnya sebagai binatang.
Inilah evolusi manusia, tepatnya manusia Indonesia. Yang dulu manusia takut pada binatang, lalu membunuh binatang, mengatur hidup-matinya, saya termenung, tepatnya takut mengakaui, kalau kini kita berevolusi menjadi manusia berhati binatang, manusia “bertubuh” binatang. Hehehe, negeri ini rupanya kebun binatang. Binatang jalang tepatnya. Kita ini manusia-manusia binatang. 
Mungkin beberapa dari kita masih ada manusia benaran, tetapi elite di negeri ini akan membinatangkannya. Jadi meski Anda yakin masih manusia benaran, manusia-manusia binatang itu telah memperlakukan kita secara binatang. Sudahlah, mari merawat kebun binatang kita ini dengan baik. Berdoa pula semoga evolusi ini berkelanjutan: dari yang mulanya binatang ke manusia, mudah-mudahan kita berhasil ber-evolusi dari binatang menjadi manusia. Cahiril Anwar sudah terlebih dahulu mengaku sebagai binatang jalang. Betapa jalangnya kita kalau tak mengaku, bahkan tak mau bertobat untuk kembali menjadi manusia. Oh!
Penulis Adalah Peminat Sastra, Bergelut di PLOt (Pusat Latihan Opera Batak)

Sunday, 21 February 2016

Jangan Mengadili Kata-Kata



Oleh: Riduan Situmorang

Saya tak akan memandang surat edaran yang baru-baru ini dikeluarkan Polri dari sudut hukum. Saya tak paham hukum. Saya akan coba melihatnya dari segi bahasa. Paling tidak, dengan ilmu yang saya dapat dari perkuliahan di salah satu PTN di negeri ini -Bahasa dan Sastra Indonesia- bisa melegitimasi. Setidaknya membantu saya. Mudah-mudahan dapat menjadi pertimbangan atau setidaknya menjadi bahan diskusi bagi kita kelak.

Tentang perkataan yang bisa disamakan dengan ujaran, negeri ini mempunyai nasihat baik: mulutmu adalah harimaumu. Itu masih dalam bentuk larangan. Ketika larangan itu diindahkan, mulut tidak lagi menjadi harimau. Mulut menjadi berkah. Dari sisi religius, Perjanjian Baru juga punya nasihat yang kurang lebih esensinya sama: pada mulanya adalah firman (kata). Semua bermula dari kata. Puisi pun akan disebut menjadi puisi jika dia mampu berkata-kata. Tidak harus verbal, bisa juga dengan keindahan dan gestur alami.

Bukan Pesuruh

Kata Sutardzi dalam kredonya, kata-kata bukanlah alat mengantarkan pengertian. Dia tidak seperti pipa yang mengalirkan air. Kata adalah pengertian itu sendiri. Dalam pengertian saya, kata bukan pengantar pesan, tetapi pesan itu sendiri. Kata bukan pesuruh yang bisa disuruh-suruh. Dibelokkan lebih jauh, tetapi masih senapas, kata dapat diibaratkan bukan alat untuk mengantarkan kebencian.

Jika memang dipaksakan, ya, kata-kata itu adalah kebencian itu sendiri. Saya tak bermaksud mengungkapkan, adililah kata-kata karena kata-kata itu sendirilah kebencian itu sendiri.

Saya hanya ingin kita berpikir lebih jauh: apa logis membuat aturan sebagaimana telah dinubuatkan oleh Polri? Darimana nalarnya? Jika pun ada nalarnya, apa ukuran kebencian itu sendiri?

Saya takut, kebencian di sini diterjemahkan secara subjektif. Siapa saja dengan alasan subjektif, apalagi kalau bermaksud represif, tentu bisa merasa semacam dikirimi kebencian, bahkan ancaman, bukan? Lagi pula, bahasa itu sangat licin. Berbagai tafsir dapat berkelindan. Bahkan, semakin banyak tafsir, bahasa itu semakin asyik karena semakin merangsang imajinasi.

Imajinasi tidak sama dengan logika. Menurut Albert Einstein dan saya sepakat, imajinasi lebih tinggi daripada logika. Logika akan mengantar kita dari A ke B, tetapi imajinasi bisa membawa kita kemana-mana. Dari kebencian ke kerinduan. Dari kebencian yang satu ke kebencian yang lain. Logika?

Dia hanya melihat, mengapa lahir kebencian itu? Darimana jalannnya? Sialnya, logika sering kali kalah oleh sebuah niat yang menggebu-gebu. Entah itu untuk melecehkan atau pun untuk meninggikan, sehingga sering logika menjadi tak logis. Tetap dinamai sebagai logika. Benar-benar tak ada logikanya!

Tambahan pula, kata itu adalah lambang, tetapi, ujaran tak dapat dipastikan sebagai representasi konkret dari lambang. Entah itu mengandung kebencian atau pun keindahan. Kita tak dapat mengukur secara pasti kata-kata itu adalah sebuah kebencian atau keindahan.

Kata-kata tetap sesuatu yang absurd. Bentuk, makna dan fungsinya tak mudah ditelaah karena kuyup dalam semesta yang bergelimang. Ada semesta simbol, konteks, persepsi dan bahkan bisa beda nilai rasanya. Kadang amelioratif, kadang peyoratif, tergantung semesta yang bergelimang tadi.

Dalam Meaning of Meaning, Odhen dan Richar, berpendapat, kata bukan sesuatu yang otonom. Sebagai simbol, kata hanya eksis jika berelasi membentuk segitiga makna dengan konsep (thought) dan referensi (reference). Hubungan segitiga ini akan menjadi rumit karena konsep bukanlah objek yang empiris. Dia eksis dalam pikiran manusia. Bagaimana kupikir, begitulah dia.

Seumpama kalimat yang melegenda ini: cogito ergo sum. Siapa bilang kalimat ini salah? Kalau saya berpikir sebagai harimau, ya, saya harimau. Anda tak boleh protes meski melihat saya tak bertaring. Sebab, masalahnya ada dalam pikiran, ternyata saya bertaring. Itulah imajinasi saya dan sayang, logika Anda tak mampu menembusnya.

Kecelakaan Berpikir

Referensi dan konteks beda lagi. Bisa menjadi sangat liar. Zaman sekarang, orang sepertinya didoktrin, dengan menyebut kata aku kepada orang yang lebih tua tidak sopan. Tidak sopan berarti tak hormat. Berarti, ada kebencian di sana. Apakah saya harus membaca puisi “Aku” karya Chairil Anwar dengan saya adalah binatang jalang? Inilah salah satu bukti, ternyata bahasa itu liar dan liat.

Belum lagi kalau kita lihat rasa dan gaya bahasa. Bisa saja dengan kata-kata halus kita menyampaikan luapan emosi yang bergelimang kebencian, murka, serapah. Ironi dan eufemisme contohnya.

Demikian juga sebaliknya. Kepada pacar saya, dia cantik, sering saya panggil jelek, bahkan monyet. Jika kata monyet saya gunakan, tepat pula di saat itu kami pertama kali jumpa dengan orang tuanya, misalnya. Apakah calon mertua harus memidanakan karena merasa, saya sudah menghina putri satu-satunya?

Bagaimana kalau kebetulan sakin kagumnya saya berkata, wah, gila benar calon mertuaku ini. Maksud saya gila dalam artian wah. Eh, ternyata justru ditangkap berbeda dan mengakui dikatai sebagai orang gila?

Atas dasar itu, surat edaran yang dibuat oleh Polri, menurut saya, sangat liar untuk tidak menyebut sesat. Dalam istilah Jaya Suprana disebut kelirumologi. Kelirunya begini, apakah seseorang akan disebut baik hanya karena ujarannya baik, padahal bisa jadi karena ada maunya? Munafik kata Mochtar Lubis! Sebaliknya, apakah seseorang akan disebut iblis hanya karena kritiknya kepada pejabat jahanam misalnya?

Baiklah, baiklah, baiklah, terserah apa kata Anda! Pastinya, bagi saya tetap, seseorang akan disebut baik karena berbuat baik. Seseorang disebut jahat karena berbuat jahat.

Intinya adalah perbuatan, bukan kata-kata. Meski perbuatan merupakan manifestasi dan aktualisasi dari kata-kata, pikiran, dan keinginan. Perbuatan baik terjadi karena keinginan baik. Keinginan atau maksud baik menjadi kenyataan perbuatan baik kalau didasari pemikirannya yang benar. Dengan kata lain, episentrumnya ada pada pikiran, jauh ke dalam, bukan ke luar.

Lagipula, kesalahan berucap bermula dari kesalahan berpikir. Kesalahan berpikir bermula dari kegagalan memaknai kata.

Keluarnya surat edaran ini berarti ada kecelakaan berpikir. Ini terjadi karena kuatnya gerakan tarik-menarik antara kepentingan dan kekuatan yang ingin coba represif dan membatasi.

Kesalahan berujar, menurut saya, titik persoalannya justru ada pada pikiran, niat. Jadi, tak perlu menghakimi mulut, apalagi kata-katat! Hakimilah pikiran! Kalau tak bisa, ajarilah pikiran itu melalui pendidikan yang berbudi pekerti dan teladan. Seribu kata nasihat dan bahkan aturan akan kalah dari teladan.

Penulis; Peminat Sastra dan Aktif di PLOt (Pusat Latihan Opera Batak)