Membaca Arah Golkar
Oleh: Riduan Situmorang
Jika diibaratkan dengan sepak bola, politik Indonesia menganut sistem
politik injury time. Dikatakan politik injury time karena peta koalisi
setiap partai baru terbaca secara terang setelah mendekati detik-detik
pendaftaran terakhir. Sistem injury time ini pun makin terang-benderang
terbaca ketika, misalnya, salah satu partai yang dulunya bersaing dalam
perebutan jabatan tiba-tiba merapat ke partai yang sebelumnya adalah
lawannya hanya karena mereka kalah suara.
Dalam hal ini, Golkar mungkin bisa dikategorikan sebagai salah satu
partai penganut sistem politik injury time yang mapan. Bahkan akan makin
mapan lagi ketika, misalnya, partai berlambang beringin ini merapat ke
Jokowi-JK hanya karena Jokowi-JK menang dari Prabowo-Hatta, misalnya.
Memang sistem politik seperti ini sangat aneh kalau tidak boleh
dikatakan mencurigakan. Maaf, saya tidak sedang bermaksud memvonis
Golkar sebagai partai yang mencurigakan. Hanya, jika kita liaat ke
belakang, perjalanan Partai Golkar pada posisi sebagai peraih suara
terbesar kedua secara nasional kelihatan canggung untuk menjual
kadernya. Sudah terang, dulunya mereka yang gencar secara bulat
mewakafkan ARB sebagai Capres tunggal mendadak menurun menjadi
“Cawapres” ketika bertemu dengan Prabowo.
Kembali Menggalau
Pada peristiwa lainnya, Golkar malah menjalin hubungan dan berjumpa
dengan Jokowi di Pasar Gembrong, Jakarta Timur. Saat itu, masyarakat
sudah menduga kuat bahwa Golkar akan berlabuh pada PDI-P. Akan tetapi,
sekali lagi, peta politik kita memang menganut sistem injury time. Tidak
gampang ditebak, kecuali kalau kita tahu apa kepentingannya. Maka, yang
kita lihat kemudian adalah bahwa Golkar berlabuh pada Koalisi Merah
Putih yang walaupun jabatan sebagai capres yang dulu digadang-gadang
malah melempem jauh dari target.
Jadi, kalau boleh disederhanakan, perjalanan Golkar di tangan ARB
adalah mulai dari Capres, digadang-gadang menjadi Cawapres Prabowo yang
lalu terjun bebas pada pemberian posisi kunci dari pasangan
Prabowo-Hatta, kemudian diisukan akan merapat ke koalisi Jokowi-JK jika
pada akhirnya pasangan ini yang menang.
Nah, apa yang dapat kita peroleh dari perjalanan Golkar ini
benar-benar tidak ada selain peneguhan bahwa tata perpolitikan kita
masih pragmatis, oportunis, plin-plan atau terlempar-lempar bagaikan
pimpong. Dan, dalam konteks Partai Golkar, ini pulalah yang menegaskan
bahwa semua partai, khususnya Golkar hanya berhasil menelurkan dan
membesarkan kader, tetapi pada sisi lain, kader tersebut malah
membesarkan partai lain. Sebut, misalnya, Wiranto dengan Hanura-nya,
Surya Paloh dengan Nasdem-nya, bahkan Jusuf Kalla yang akhirnya dipinang
Jokowi, serta Prabowo dengan Gerindra-nya yang malah menggunakan Golkar
sebagai mesin penggerak pencalonannya.
Kini, selepas Pilpres, Golkar kembali menggalau. Mereka menggalau
karena dalam perhitungan quick count, Jokowi memenangi pertarungan. Di
sinilah kemudian Golkar makin galau sehingga sistem politik injury time
makin terang-benderang dipentaskan. Saksikanlah, Golkar kini sedang
berada pada gonjang-ganjing politik. Antara mendukung pemerintahan
Jokowi atau malah mempercepat Munas. Akibatnya, mereka terkesan canggung
dan tidak tahu akan melangkah kemana.
Hanya Sebuah Instrumen
Maaf, pada kesempatan ini saya tidak sedang membantu bagaimana Golkar
harus berlaku. Bagaimanapun, Golkar adalah partai besar dan jika harus
ditimbang dari segi umur, Golkar sudah cukup mapan, apalagi karena
posisi mereka selalu berada pada lingkaran pemerintahan. Hanya saja,
akan menjadi sedikit lebih bijak, setidaknya lebih aman, misalnya, jika
Golkar lebih fokus pada pembenahan partai, bukan malah gencar-gencar
merajut hubungan dengan koalisi Jokowi-JK. Percayalah, tindakan seperti
ini akan diartikan secara berbeda oleh rakyat, yaitu bahwa Golkar adalah
partai yang pragmatis dan oportunis, bahkan plin-plan seperti pingpong
yang terlempar-lempar tak tentu.
Begitupun, kita syukuri perjalanan politik pingpong Golkar. Seperti
kata ARB pada hampir setiap kesempatan, terutama ketika ARB dan Prabowo
selesai naik kuda di kediaman Prabowo, bahwa presiden dan wakil presiden
itu hanyalah sebuah instrumen. Siapa pun bisa menjadi presiden asal dia
yang terbaik. Dalam hal ini, khususnya pasca-Pilpres ini, mungkin
Golkar sudah memplot bahwa dari kacamata Golkar, Jokowi-JK yang terbaik
karena mereka dipilih oleh dominan rakyat. Hal itu tentu paralel dengan
motto Golkar, yaitu suara Golkar adalah suara rakyat.
Hanya saja, kita sedikit kelimpungan, mengapa partai, terutama partai
besar sekelas Golkar masih labil untuk menentukan peta koalisi. Sebab,
jika saja kita sepakat bahwa koalisi adalah wadah kerja sama untuk
melayani rakyat, mengapa Golkar harus mengagendakan politik pingpong?
Kecuali, kalau, misalnya, koalisi itu hanyalah trik dan strategi untuk
merebut kekuasaan, di situ, partai baru perlu mengatur strategi, bila
perlu mengerahkan mata-mata untuk mencari kelemahan partai lain. Akan
tetapi, relevankah koalisi diartikan sedemikian buruknya? Bukankah
koalisi itu adalah nama lain dari gotong royong sehingga dia tidak perlu
syarat? Atau, apakah koalisi itu malah lebih cenderung pada
persekongkolan para gerombolan? Jangan-jangan koalisi hanya untuk
membela yang menang dan yang berkuasa sehingga dia akan buta pada
koalisi terdahulu dan malah silau terhadap koalisi baru yang berhasil
memenangi Pilpres?
Mari sama-sama mengartikannya di hati kita masing-masing! Yang pasti,
kita harus memberi apresiasi positif kepada Golkar selama maksud mereka
adalah untuk mendukung dan mengukuhkan pemerintahan yang baru, bukan
malah menikmati kekuasaan dengan duduk tenang tanpa harus berkeringat.
Terakhir, mari berharap semoga suara Golkar benar-benar menjadi
pengejawantahan dari suara rakyat! ***
Penulis adalah Staf Pengajar Bahasa Indonesia dan Konselor Pendidikan
di Prosus Inten Medan, aktif di KMK St. Martinus Unimed, aktif di KDM
(Kelompok Diskusi Menulis) St. Martinus Unimed





0 comments:
Post a Comment