Tan Malaka

Tanggal 13 Februari 1922, Tan Malaka ditangkap di Bandung saat memimpin sekolah Sarekat Islam (SI). Bagi Belanda, ia berbahaya. Tanggal 23 Maret 2016, juga di Bandung, Tan Malaka dilarang tampil. Pementasan "Monolog Tan Malaka: Saya Rusa Berbulu Merah" di pusat kebudayaan Perancis IFI batal karena ditolak massa. Setelah Wali Kota Bandung Ridwan Kamil turun tangan, baru esoknya bisa dipentaskan.

Masa lalu telah berlalu, tetapi kecemasan sejarah terus saja membayang: Tan Malaka masih dianggap berbahaya. Dia memang sosok kontroversial. Ditolak karena Marxis/komunis. Namanya dihapus dalam sejarah bangsa oleh rezim Orde Baru.

Tan Malaka memang misterius. Jejak perjuangannya melampaui 11 negara di dua benua. Namun, di mana pun ia berada, selalu dianggap berbahaya. Dialah orang paling dicari polisi rahasia Belanda, Inggris, Amerika Serikat, Tiongkok. Terpaksa ia bersembunyi dan menyamar. Sedikitnya ia punya 23 nama samaran. Toh, pernah merasakan bui di Filipina dan Hongkong.

Tan Malaka memang sosok kontroversi. Marxis, tetapi mengkritik keras Komunisme Internasional (Komintern) karena enggan bekerja sama dengan Pan-Islamisme. Pada usia 25 tahun (1921), dia sudah memimpin PKI, tetapi ditolak oleh PKI. Dia menolak rencana pemberontakan tahun 1926-1927, juga tak terlibat pemberontakan Madiun tahun 1948. Dari tempat persembunyiannya di Bangkok, dia membangun partai sendiri, Partai Republik Indonesia (Pari) tahun 1927.

Tan Malaka juga ironi. Mendapat gelar pahlawan pada 1963, tetapi akhir hayatnya sangat tragis. Dia dieksekusi dengan tangan terikat ke belakang, yang disinyalir dilakukan tentara pada 1949. Harry A Poeze, sejarawan Belanda yang setia menelusuri jejak Tan Malaka, menelusuri makamnya di Selopanggung, Kediri.

Namun, sulit membantah Tan Malaka tokoh legendaris. Sesungguhnya ia nasionalis tulen. Apa pun ideologinya, ia mencurahkan hidup untuk kemerdekaan bangsanya. Bahkan, tak hirau dengan kehidupannya sendiri. Tak heran, nama besarnya menjadi patron bagi para pejuang bangsa. Dia disebut "Bapak Republik Indonesia", setelah menulis Naar de Republiek Indonesia (Menuju Republik) tahun 1925.

Di kalangan mahasiswa sampai awal 1990-an, ia adalah idola. Pada zaman Orde Baru, buku-bukunya dicari lewat bisik-bisik. Madilog (1943) jadi puncak karya Tan Malaka, sebagai filsuf sampai tataran praksis, bukan cuma tataran ide. Berburu buku-buku Tan Malaka tak saja sulit, tetapi juga kater-ketir. Sekitar 1988-1989, karena sering berjongkok di penjual buku loakan di Pasar Senen, Jakarta Pusat, beruntung mendapatkan buku-buku lawas Tan Malaka, termasuk masih dalam bentuk ketikan.

Tahun 1994, ketika pergi ke Bayah, Banten selatan, salah satu tempat persembunyian Tan Malaka zaman penjajahan Jepang, ada orang tua yang mengenalnya. Pak Tua cuma ingat, tahun 1940-an, ada lelaki bertubuh tidak tinggi, tetapi dikenal pintar dan jago bicara. Sayang, sewaktu di Haarlem, Belanda, tahun 2014, tak sempat menelusuri jejak Tan Malaka (1913-1919).

Sekarang tahun 2016. Komunisme telah lama apkir. Rezim pun telah berganti. Namun, Sutan Ibrahim Datuk Tan Malaka, begitu nama lengkapnya, tetap saja "berbahaya". Dia benar-benar pejuang revolusioner yang kesepian. Sejarah memang penuh ironi. Padahal, kata sejarawan Sir John Seeley (1834-1895), belajar sejarah agar kita lebih bijak. Kita-generasi yang merasakan kenikmatan kemerdekaan sekarang-sesungguhnya telah berutang kepada Tan Malaka dan pendiri bangsa yang lain.

M Subhan SD

Kompas, 31/03/2016

Wartawan Senior Kompas

Read More

Bukan Mantan Terindah

Joko Widodo dan Susilo Bambang Yudhoyono pernah bertemu empat mata di Nusa Dua, Bali, 27 Agustus 2014. Suasananya terlihat relaks meskipun membicarakan transisi kepemimpinan. Tak pelak, pertemuan itu menjadi tradisi baru yang baik. Namun, sejak pekan lalu, hubungan Jokowi dan SBY tampak menegang. SBY menyindir pemerintah agar tidak terlalu ngotot membangun infrastruktur di kala ekonomi lesu.

Jokowi memang getol ingin membangun jalan tol, waduk, dermaga, transportasi massal, dan lain-lain. Kritik itu terbilang keras dan menusuk. Ibarat tinju, SBY melancarkan pukulan jab dari Pati, Jawa Tengah, 16 Maret 2016, sewaktu safari temu kader Tour de Java. Namun, Jokowi tidak bereaksi. Tak ada jumpa pers untuk membalas atau sekadar klarifikasi. Jokowi memang bukan tipikal pemimpin yang suka berwacana. Jokowi lebih berkomunikasi secara nonverbal.

Dua hari kemudian, Jokowi mendadak meninjau megaproyek Pusat Pendidikan Pelatihan dan Olahraga Nasional Hambalang di Bogor. Hambalang adalah proyek di era SBY. Proyek itu hancur sejak dikorupsi, termasuk oleh petinggi Partai Demokrat. Dan Jokowi melihat bagaimana proyek Rp 1,2 triliun itu telantar.

Kunjungan Jokowi itu simbolis sekali. Barangkali Jokowi lebih suka model komunikasi interaksi simbolis ketika simbol, tafsir, dan makna menjadi pesannya. Gestur politik Jokowi menusuk tajam. Jokowi seakan mengayunkan long hook dari Hambalang. Di media massa dan media sosial, ramailah Jokowi versus SBY.

Komunikasi Jokowi dan pendahulunya itu kian memperkuat dugaan bahwa mengapa hubungan presiden dengan mantan presiden (atau sebaliknya) di Indonesia hampir selalu tidak akur. Hubungan Soekarno dan Soeharto seperti langit dan bumi. Setelah disingkirkan, Soekarno bahkan dijadikan tahanan rumah.

Soeharto juga menolak bertemu BJ Habibie, presiden pengganti yang ditunjuknya sendiri saat gelombang reformasi tahun 1998. Megawati Soekarnoputri juga tak "berbaikan" dengan SBY yang mengalahkan dirinya dalam dua kali pilpres berturut-turut. Inikah yang namanya kutukan politik? Membayangkan presiden dan mantan presiden duduk bersama satu meja dan berbincang santai barangkali ide yang sulit terwujud. Terkadang iri juga melihat para mantan Presiden Amerika Serikat yang masih akur. Mereka masih bisa duduk bersama dalam forum sama.

Misalnya saja, pada 25 April 2013, lima Presiden AS terakhir berkumpul di kampus Southern Methodist University di Dallas, Texas. Mereka hadir saat peresmian Perpustakaan dan Museum George W Bush. Kelima presiden itu adalah Barack Obama (presiden ke-44), George W Bush (presiden ke-43), Bill Clinton (presiden ke-42) George HW Bush (presiden ke-41), dan Jimmy Carter (presiden ke-39). Presiden ke-40, yaitu Ronald Reagan, telah meninggal pada tahun 2004.

Memang ada yang namanya "klub presiden" (the president club). Namun, lebih berwujud ide ketimbang institusi. Bukan entitas resmi, lebih berupa "ikatan". Nancy Gibbs dan Michael Duffy, duo penulis The President Club: Inside The World's Most Exclusive Fraternity (2012), melukiskan bagaimana hubungan di antara Presiden AS yang sering kali juga diwarnai persaingan dan persekongkolan. "Klub" itu muncul saat pelantikan Dwight Eisenhower (presiden ke-34), 20 Januari 1953, ketika Herbert Hoover (presiden ke-31) bercanda pada Harry Truman (presiden ke-33), "Saya kira kita harus mengatur klub mantan presiden." "Oke," jawab Truman, "Anda presiden klub, saya sekretarisnya."

Itu kisah di benua Amerika. Di negeri kita ini, presiden dan penggantinya (bisa dibaca sebaliknya) kerap tidak akur. Dua peristiwa kenegaraan-peringatan 17 Agustus di Istana dan Sidang MPR di parlemen- yang selalu mengundang para mantan presiden dan wapres, tidak selalu lengkap. Sepuluh tahun SBY berpidato di parlemen dan memimpin upacara di Istana, tak sekalipun Megawati hadir. Gus Dur pernah hadir satu kali. Para mantan wapres-lah yang sering kali hadir lengkap.

Setelah Jokowi menjadi presiden, baru Megawati mau kembali ke Istana. Namun, SBY memilih memperingati Agustusan 2015 di kampung halaman di Pacitan, Jawa Timur. Apa mau dikata, meminjam pendapat ahli politik dan komunikasi Harold Lasswell (1902-1978), para mantan itu belum dapat menjalankan salah satu fungsi komunikasi, yaitu transmisi warisan sosial dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Barangkali seperti lagu biduanita Raisa yang nge-hit, tetapi mereka bukanlah "Mantan Terindah".

M Subhan SD

Kompas, 24/03/2016

Wartawan Senior Kompas

Read More

Pemimpin Generasi Y

Apa mau dikata, pengalaman berdemokrasi kita saat ini makin pahit. Terlalu banyak energi dan biaya politik dikeluarkan, tetapi potret politik negeri ini masih bobrok saja. Banyak pemimpin eksekutif, legislatif, yudikatif terlibat korupsi, bermasalah dengan moralitas, kekerasan, dan narkoba. Banyak pemimpin tidak malu mempertontonkan aib. Bukankah pemimpin itu sejatinya memberi keteladanan?

Kasus terbaru adalah penangkapan Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Nofiadi Mawardi karena kasus narkoba. Nofiadi dicokok Badan Narkotika Nasional (BNN) di rumah orangtuanya, Mawardi Yahya-yang juga mantan Bupati Ogan Ilir, di Palembang, Minggu (13/3). Nofiadi belum sebulan dilantik setelah menang pada pilkada serentak 9 Desember 2015.

Pertanyaannya adalah bagaimana proses perekrutan pemimpin di daerah? Bagaimana pertanggungjawaban parpol pengusung? Demokrasi bukannya dijadikan instrumen untuk memperbaiki sistem dan perekrutan politik, melainkan justru diperalat untuk meloloskan ambisi-ambisi kekuasaan. Ternyata memang tidak mudah mempraktikkan demokrasi yang diharapkan bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin ideal. Yang muncul justru banyak pemimpin yang mencemaskan.

Ironinya Nofiadi adalah pemimpin muda. Usianya baru 28 tahun (kelahiran 1988). Artinya, Nofiadi masuk generasi Y, seperti yang tengah diulas Kompas, Senin (14/3) sampai Kamis (17/3). Generasi Y atau generasi milenial (kelahiran 1980-1999) memiliki ciri berpikir strategis, inspiratif, inovatif, interpersonal, energik, antusias, egaliter, digital native, dan diprediksi menjadi pemimpin yang kuat.

Ciri generasi ini terlihat kentara di korporasi. Gaya mereka mengubah kultur dan cara kerja korporasi. Menurut Neil Howe dan William Strauss (Millennials Rising: The Next Great Generation, 2000), generasi Y (mereka mengelompokkan generasi ini kelahiran 1982-2002) menjadi generasi yang peduli pada masalah-masalah sosial. Generasi Y diprediksi memberi kontribusi dan memperkuat lembaga-lembaga sipil dan negara.

Generasi Y, kata Howe dan Strauss, bisa menjadi pahlawan (hero) jika mampu mengatasi krisis. Jika gagal, energi besar mereka bisa berubah negatif dan mengakibatkan kediktatoran dan kerugian-kerugian lainnya. Karena itu, ada pandangan sinis pula bahwa generasi Y itu tidak suka diatur, kurang loyal, tidak sabar, dan lebih instan. Anggap saja pandangan sinis itu sebagai pelecut bagi generasi Y.

Di panggung politik, banyak pemimpin generasi Y bermunculan. Sebut beberapa nama, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan (kelahiran 1989), Bupati Trenggalek Emil Elestianto Dardak (kelahiran 1984) dan wakilnya M Nur Arifin (kelahiran 1990), Gubernur Zumi Zola (kelahiran 1980), sebelumnya Gubernur Lampung Ridho Ficardo (kelahiran 1980), dan Bupati Bangkalan Makmun Ibnu Fuad (kelahiran 1987).

Mereka menjadi harapan publik untuk membangun dan menularkan karakter generasi Y menjadi kultur dalam entitas masing-masing. Pemimpin muda, jika melahirkan semangat dan kultur baru sesuai ciri generasi Y, tentu menjadi "darah segar" yang membawa perubahan sekaligus kesembuhan bagi demokrasi kita yang sakit ini.

Sebaliknya, jika mereka tak mampu keluar dari kooptasi dan justru terwarisi tradisi lama generasi X yang cenderung egois, misalnya, mereka akan menjadi pemimpin yang tunaharapan. Sekarang ini Indonesia membutuhkan pemimpin-pemimpin baru yang muda dan menyegarkan, bukan mencemaskan.

M Subhan SD

Kompas, 17/03/2016

Wartawan Senior Kompas

Read More

Deparpolisasi

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mungkin dianggap "biang kerok". Gara-gara memilih jalur perseorangan untuk ikut Pilkada DKI Jakarta 2017, ia dituding melakukan deparpolisasi. Padahal Ahok bukan orang pertama yang memilih jalur perseorangan. Pada pilkada serentak tahun 2015, menurut data Skala Survei Indonesia, ada 35 persen pasangan calon perseorangan. Sebanyak 14,4 persen mereka menang, mengalahkan mesin partai politik. Ahok memang apes saja. Namun, ini menunjukkan Ahok ditakuti parpol.

Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri langsung bereaksi. Elite PDI-P dikumpulkan, Senin (7/3) malam. Megawati memerintahkan PDI-P DKI Jakarta memperkuat konsolidasi dan melawan deparpolisasi. "Secara tata negara, deparpolisasi adalah pelemahan. PDI-P melawan deparpolisasi," kata Prasetio Edi Marsudi, Sekretaris DPD PDI-P DKI Jakarta yang juga Ketua DPRD DKI Jakarta, Selasa (8/3).

Bukan baru kali ini saja Megawati bicara deparpolisasi. Ketika berpidato di Kongres IV PDI-P di Bali, 9 April 2015, Megawati juga bicara hal sama. Bagi parpol, deparpolisasi adalah bencana besar. Karena, parpol bisa ditinggal pemilih. Apabila gerakan ini terus membesar, parpol bisa-bisa masuk ke liang kubur.

Nah, Presiden Soekarno, ayah Megawati, pernah menyerukan parpol-parpol dikubur karena paradoksal, saling sikut, membuat bangsa terbelah. Dua kali Bung Karno berpidato serius ingin mengubur parpol. Pertama di depan wakil pemuda dari semua parpol pada 28 Oktober 1956 dan kedua di depan kongres persatuan guru pada 30 Oktober 1956.

Suara Bung Karno menggelegar, "Ada penyakit yang kadang-kadang lebih hebat daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara!... Tahukah saudara-saudara pemuda dan pemudi, impianku saat aku berpidato di hadapan saudara-saudara ini? Impianku lha mbok ya... pemimpin-pemimpin partai-partai ini, berjumpa satu sama lain, mengadakan musyawarah satu sama lain, dan lantas mengambil keputusan satu sama lain: marilah sekarang ini bersama-sama kita menguburkan semua partai!"

Padahal baru setahun Indonesia menggelar pemilu demokratis diikuti 172 peserta (parpol dan perseorangan) pada 1955. Memang, pada era demokrasi parlementer kehidupan politik selalu gonjang-ganjing. Kabinet saling menjatuhkan. Usia kabinet sebatas masa panen. Misalnya, Kabinet M Natsir (Partai Masyumi) bertahan 6 September 1950-23 April 1951. Demikian kabinet lainnya seperti Kabinet Sukiman Wirjosandjojo (Masyumi) antara 26 April 1951-23 Februari 1952, Kabinet Wilopo (PNI) 30 Maret 1952-2 Juni 1953, Kabinet Ali Sastroamidjojo I PNI 31 Juli 1953-24 Juli 1955, Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 11 Agustus 1955-3 Maret 1956.

Stabilitas politik pun goyah. Sebagai bangsa baru, konflik politik terlalu membebani dan tidak kondusif. Bung Karno mengkritik sistem yang liberal itu. Tahun 1957, Bung Karno mulai mengarahkan pada sistem Demokrasi Terpimpin. Tahun 1959, terbit Dekrit Presiden: kembali ke UUD 1945 dan Konstituante dibubarkan. Pada pidato 17 Agustus 1959, Bung Karno mengeluarkan Manifesto Politik (Manipol) untuk menyelesaikan revolusi. Era demokrasi terpimpin dimulai. Inilah deparpolisasi pertama di negeri ini.

Deparpolisasi berikutnya sepanjang Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Langkah awal adalah penyederhanaan atau perampingan parpol. Ini eufemisme saja. Faktanya adalah pengerdilan parpol. Caranya, pasca Pemilu 1971, fusi parpol-parpol dilakukan tahun 1973. Parpol-parpol Islam, seperti Partai NU, Parmusi, PSII, dan Perti, disatukan menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Parpol-parpol nasionalis dan Katolik/Kristen, seperti PNI, Partai Kristen Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, dan Partai IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia), disatukan di Partai Demokrasi Indonesia (PDI).

Orde Baru sendiri membesarkan Golongan Karya (Golkar) yang dirintis sejak 1964 melalui militer (TNI). Memang unik karena Golkar tidak dimasukkan dalam kategori parpol. Setiap pemilu, mereka disebut organisasi peserta pemilu (OPP), terdiri dua parpol dan satu Golkar.

Ciri utama sistem politik era Orde Baru adalah konsep massa mengambang (floating mass). Konsep ini melarang parpol beroperasi di tingkat bawah (grass root). Padahal dalam demokrasi, akar rumput itulah basis massa. Karena tidak bisa menjangkau lapisan bawah, parpol pun teralienasi dari rakyat. Itulah era Demokrasi Pancasila. Membonsai parpol sembari membesarkan Golkar adalah bentuk deparpolisasi secara sistematis.

Meskipun mengalami deparpolisasi, nyatanya parpol bisa bertahan. Bagaimanapun parpol adalah pilar penting demokrasi. Tanpa parpol, maka demokrasi tumbang, dan itu artinya rakyat bisa tidak berdaulat. Dalam terminologi politik, parpol punya fungsi-fungsi penting: sarana komunikasi politik, sarana rekrutmen politik, sarana sosialisasi politik, sarana pengelola konflik (Miriam Budiardjo, 1994). Intinya, parpol mustahil ditiadakan dalam pengelolaan negara dan bangsa.

Maka, pasca reformasi 1998, parpol jadi magnet luar biasa. Parpol tumbuh bak cendawan di musim hujan, walaupun banyak pula berguguran tak lolos ambang batas. Masalahnya, banyak orang yang selalu tergiur memburu takhta, dan tentu mesti lewat parpol sebagai kendaraan politik.

Menariknya, pada era pemilihan langsung, faktor "figur" jadi daya tarik tersendiri. Publik lebih memilih figur lingkaran luar ketimbang elite atau kelompok oligarkis di parpol. Figur Joko Widodo yang sekelas kader justru jadi produk laris-manis. PDI-P menang Pemilu 2014, tetapi Jokowi yang jadi presiden. Faktor figur menggerus legitimasi parpol. Tanpa disadari oleh parpol, inilah pintu awal proses deparpolisasi.

Runyamnya lagi sebagian besar parpol bercitra buruk. Banyak kader terjerat korupsi. Politik uang menjadi virus yang menjalari sekujur tubuh parpol-parpol. Survei Populi Center, Januari 2015, menunjukkan cuma 12,5 persen responden yang percaya parpol. DPR, tempat kerja parpol, menjadi lembaga terkorup (39,7 persen), di atas Polri (14,2 persen). Distrust terhadap parpol begitu tinggi. Perilaku korup kader justru itulah proses deparpolisasi. Sadarkah mereka?

Sekarang ini, kalaupun ada gejala deparpolisasi sesungguhnya lebih sebagai reaksi pasif terhadap perilaku buruk parpol. Jangan bayangkan gejala deparpolisasi itu seperti gerakan aktif, katakanlah semacam gerakan moral Golput (Golongan Putih) pada 1971. Golput itu bukan cuma deparpolisasi, melainkan sekaligus degolkarisasi.

Jadi, jangan salahkan jalur perseorangan. Jalur perseorangan sama konstitusional dengan parpol. Jangan cengenglah melihat fenomena Ahok. Lebih baik parpol introspeksi dan cepat berbenah agar bisa merebut kembali hati rakyat.

M Subhan SD

Kompas, 12/03/2016

Wartawan Senior Kompas

Read More