Menyoal Seragam Baru-Pegawai

Riduan Situmorang--Pakaian adalah pesan, begitu kata Nordholt. Mungkin, doktrin inilah yang ditangkap pemerintah kita sehingga sekarang ada kewajiban bagi pegawai negara di lingkungan kementerian dan pemda memakai baju seragam pada hari-hari tertentu. Yang menjadi pergunjingan dari seragam itu adalah baju warna putih. Saya tak tahu secara terang apa-apa saja makna yang tersembunyi di baliknya. Yang pasti, saya membaca bahwa kita semakin menyukai penampakan. Birokrasi kita menjadi artifisial. Segalanya disimbolkan. Segalanya diseragamkan.

            Terkait seragam, khususnya di sekolah, kita pernah berdebat. Ada yang mengatakan bahwa seragam meniadakan perbedaan. Ada pula yang mengatakan, jika tidak memakai seragam, maka akan lahir kesenjangan. Sekolah pun menjadi ajang fashion. Yang kaya akan gonta-ganti pakaian, sementara yang miskin tidak. Fokusnya menjadi penampakan.

Akan tetapi, semua penilaian ini hanyalah mitos. Buktinya, meski baju diseragamkan, kesenjangan masih terpelihara. Ada siswa yang diantar supir dengan mobil mewah, ada yang jalan kaki atau naik angkot. Ada yang memakai banyak gadget, ada yang tidak sama sekali. Kerumunan di antara mereka pun masih acap dimotivasi oleh uang. Yang kaya berkerumun dengan orang kaya yang kemudian berakhir di pusat perbelanjaan, sementara yang miskin berkerumun dengan orang miskin dan kemudian berakhir di jalanan. Bukankah itu mitos?

Produk Indonesia

Seragam boleh dikatakan murni produk Indonesia. Semangatnya mulia, seperti tadi: menghilangkan bias kesenjangan. Dulu, pada era kolonial, murid pribumi STOVIA, sekolah bikinan Eropa, diharuskan memakai baju tradisional masing-masing. Tidak ada seragam. Gaya pakaian orang Eropa dilarang keras karena orang Eropa tak suka penampakannya sama dengan orang pribumi. Mereka mesti berbeda dari segi penampakan. Artinya, eklusivisme harus terlihat secara visual. Tradisi pemahaman inilah yang tak mau dipelihara sehingga kemudian kita menyeragamkan pakaian siswa. Harus inklusif, begitu kira-kira!

Baju seragam ini lama kelamaan menyerempet ke hal-hal lain. Namanya belakangan diameliroasikan menjadi dinas. Dan, dinas ini pun pada perjalanannya penuh simbol. Adakalanya sebagai bentuk cuci otak sederhana. Dinas pegawai kita, misalnya, pada masa Orde Baru diubah menjadi putih hitam. Motifnya beringin. Dekat sekali ke lambang partai penguasa saat itu. Pesan tersembunyinya adalah bahwa pegawai harus menjadi bagian atau simpatisan dari partai penguasa.

Kini, baju seragam diatur ulang. Ada warna krem, batik, dan putih. Yang disebut terakhir menjadi pergunjingan seksi yang meski boleh jadi krem agak bertautan juga dengan partai penguasa. Pasalnya, mereka bercuriga bahwa ini merupakan bagian dari bentuk cuci otak sederhana. Kita tahu, pada masa kampanye, Jokowi memakai baju putih. Para menterinya pada masa pengumuman di istana pun diharuskan memakai baju putih. Tujuan penyeragaman ini sesungguhnya sangat mulia, tetapi karena suka penampakan luar, kita pun kembali kuyup memperdebatkannya.

Ya, putih memang warna yang sangat sederhana, tetapi filosofi di baliknya sangat kompleks. Bila ditautkan dengan sejarah kebangsaan, ini menjadi reduplikasi gaya Soekarno yang doyan dan tampak berwibawa jika memakai safari warna putih. Jika dikomparasikan pada masa kolonialis, putih adalah superior. Dengan begitu, warna kulit lainnya diposisikan sebagai yang inferior, bahkan menjadi budak, terutama mereka yang berkulit hitam.

Maka itu, dulu sekali, orang sangat suka “memutihkan” dirinya. Dalam kajian pasca kolonial, menjadi putih identik dengan menjadi terdominasi. Barat yang putih mengandaikan dirinya sebagai ”yang superior” (Edward W Said, 1978) sehingga menjadi putih berarti meletakkan dahi di bawah kaki si superior itu.

Namun, kita memang menyukai hal demikian. Kita acap kagum terhadap apa yang dimiliki penjajah sehingga memiliki hasrat untuk mengamuflase diri menjadi mirip dengannya (Bhabha, 2004). Tercatat beberapa keturunan bangsa kita menjadi pemangsa saudaranya sendiri. Sebab, penampakan seperti ini menjadi pesan bahwa dia adalah kaum priyayi yang harus dihargai sama dengan bangsa penjajah. Kita kemudian menyebut mereka sebagai pengkhianat.

Adakah semangat terdominasi ini yang kembali dicuatkan sehingga kita harus memberhalakan Jokowi, persis seperti yang dilakukan pemerintah Orde Baru, atau, seperti yang dilakukan para “pengkhianat” kepada bangsa penjajah? Saya rasa tidak! Tetapi, desas-desus di masyarakat sudah banyak mengarah ke sana. Apalagi negeri ini, suka sekali menggiring opini. Berbagai pakar dikonteskan, kadang tujuannya bukan memecahkan masalah, tetapi menggiring opini, atau, menghilangkan peristiwa lain di baliknya.

Lebih Menyukai Sensasi

Maksud saya, kita lebih menyukai sensasi. Penampakan luar dan kosmetika seakan menjadi hal paling inti sehingga substansi dan esensi jauh dari perbincangan. Kita tak tahu bahwa pegawai kita sering memberhalakan dinasnya untuk dilayani. Padahal, yang berdinas mesti melayani masyarakat. Jokowi dengan teguh ingin merevolusimentalkan ini melalui simbol dulu, tetapi para pengamat, masyarakat, dan haters menganggapnya sebagai adegan cuci otak. Berbagai spekulasi dituduhkan dengan sebebas-bebasnya. Argumen diolah semaksimal dan semengilap mungkin, tentu saja selogis-logisnya.

Kita menjadi menutup mata pada nasihat dari kisah Bawang Putih dan Bawang Merah. Kita juga mengabaikan bagaimana para ulama dulunya memakai sorban putih sebagai simbol perjuangan dan kesucian. Mengapa warna putih ini mesti dikaitkan ke Jokowi, bukan ke sorban, ke Soekarno, ke Bawang Putih dan Bawang Merah, misalnya? Mengapa melulu harus mengait-ngaitkannya ke masa kolonialis, ke Orde Baru? Ini saja sudah cukup menjawab bahwa kita lebih menyukai penampakan. Kita lebih suka memerincin sensasi, tetapi tak berani masuk ke esensi.

Rupanya, inilah perang wacana. Berbagai argumen dibuat sebagai pemantik sensasi. Kata kita, sebagaimana disitir Acep Iwan Saidi, berbagai tanda sengaja direka untuk membelokkan realitas: yang rendah divisualkan tinggi, yang kotor ditampakkan bersih, yang minimal disulap maksimal, dan seterusnya. Kita tak mau berbesar hati bahwa ini bagian dari revolusi mental: membuat hati pegawai putih, membuat pegawai menjadi abdi, membuat pegawai menjadi pelayan, bukan raja yang harus dihormati setinggi-tingginya.

Memang, seragam bukan segalanya. Tetapi, tidakkah kita mau diubah? Kalau untuk hal remeh-temeh saja kita tak mau berubah, bagaimana untuk hal besar! Kitab Suci berteriak begini: setia pada perkara kecil, maka akan setia pula pada perkara besar.

Bagaimana pegawai mau setia dan memperbaiki hatinya yang kerap dongkol, keki, dan bermental raja dari segala raja, yang harus diberi uang pesangon supaya mau mengurusi urusan masyarakat, tetapi ketika disuruh mengubah penampilan, mereka tak mau? Berkata pula, penampilan bukan segalanya? Kalau bukan segalanya, mengapa mesti susah-susah, kan, bukan segalanya? Di mana kepatuhan kepada pemerintah? Tak usah berbicara patuh kepada masyarakat kalau kepada pemerintah saja masih berlagak! Eh, rupanya kita masih sibuk mempergunjingkan. Saya terlupa kalau bangsa kita memang bangsa yang bebal!

Pemerhati Danau Toba dari PLOt (Pusat Latihan Opera Batak) Medan serta Konsultan Bahasa di Prosus Inten Medan