Lord Acton, Mochtar Lubis, dan Rahudman Harahap

Lord Acton, Mochtar Lubis, dan Rahudman Harahap

Sejarawan Katolik terkemuka, Lord Acton (1837-1902), dalam cuplikan suratnya kepada Uskup Mandell Creighton pernah mengatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup dan orang besar selalu buruk. Kiranya pandangan ini menjadi relevan pada adagium yang mengatakan langkah paling realistis untuk menguji seseorang adalah ketika kita memberinya kekuasaan.

Adagium itu pun menjadi sangat relevan untuk mengenali karakter manusia - terutama mereka yang kebetulan memimpin Indonesia - apalagi setelah kita melihat begitu banyaknya birokrat yang tumbang karena korupsi. Tua sampai muda, wanita atau pria, eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif pun harus tumbang karena korupsi. Artinya, orang Indonesia terutama mereka yang kebetulan menjadi pemimpin memang tukang korupsi. Melihat kisah-kisah lapuk para koruptor tersebut, misalnya, Rahudman Harahap - sempat terpilih menjadi Walikota Medan - yang baru saja dibui lantaran tersandung korupsi. Saya jadi teringat Mochtar Lubis yang pernah sedikit nyentrik untuk menelanjangi 12 sifat-sifat Indonesia. Menurut Mochtar Lubis, karakter orang Indonesia pertama-tama adalah sangat hipokrit atau munafik. Bagi Mochtar, sifat ini menjadi karakter umum di Indonesia sebab orang Indonesia biasanya bersikap berpura-pura: lain di depan, lain pula di belakang. Sebutlah, misalnya, hal yang terjadi baru-baru ini, ketika masyarakat Indonesia sudah kencanduan politik uang. Mereka ibaratnya hanya akan memilih kalau uang muka dibayar oleh caleg. Tidak sampai di situ, mereka malah tidak memilih caleg itu sehingga di beberapa tempat ada caleg yang stres karena sudah memberi uang tetapi tidak dipilih. Sifat kedua, orang Indonesia juga enggan bertanggung jawab. Penilaian ini benar karena memang kita sering kali mengucapkan kata; bukan aku. Lihatlah, pejabat pemerintah kita yang tersandung korupsi juga sering megatakan kata-kata mengelak. Sudah pun terbukti benar-benar korupsi, mereka tetap saja mengelak, bahkan dengan ramah menyunggingkan senyum dan tawa seakan-akan mereka tidak bersalah. Sifat Indonesia - terutama para pemimpin - juga ternyata orang yang tidak tahu malu. Mereka bahkan lebih sering membela diri lewat jalur hukum, yaitu dengan mengajukan banding dan kasasi, ketimbang mengakui kesalahan dan kooperatif terhadap hukum. Sifat-sifat lainnya lagi, orang Indonesia juga mudah cemburu, dengki dan masih banyak lagi. Rasanya tidak perlu dibeberkan karakter buruk itu semua di sini karena nantinya kita akan malu sendiri. Seperti kata Lord Acton tadi, kekuasaan itu memang cenderung korup dan orang besar selalu buruk. Nyatanya, koruptor kita memang tersandung korupsi setelah mereka jadi penguasa. Kita tidak tahu apa alasannya dan di mana akar masalahnya. Yang kita tahu, idealnya pemimpin adalah orang yang sudah berkecukupan, setidaknya untuk dirinya. Karena itu, seharunya mereka menjadikan predikat pemimpin bukan sebagai alat untuk meraih pendapatan, melainkan sebagai alat untuk menjangkarkan diri dalam melayani masyarkat supaya berkeadilan, berkesatuan, berkemakmuran dan berketuhanan secara personal tanpa ada unsur paksaan. Tetapi kenyataannya para pemimpin kita malah lebih sering menggunakan posisi mereka itu untuk meraup rupiah, seakan-akan kedudukan sebagai perwakilan dari masyarakat adalah profesi untuk mencari uang. Padahal, perwakilan merupakan sarana untuk melayani. Alhasil, korupsi menjadi fakta yang tidak terbantahkan. Setiap proyek menjadi lahan basah dan renyah untuk dikorupsi. Kita terbengong-bengong, mengapa, ya, para pemimpin kita masih korupsi? Apakah mereka kekurangan uang? Tidak! Mereka malah kelebihan uang dan justru karena kelebihan uanglah mereka berani mencalonkan diri. Dalam hal inilah pernyataan Mochtar Lubis menjadi relevan lagi, bahwa orang Indonesia ternyata juga feodal. Hal ini tentu sangat paradoksal, mengingat sebelumnya kita sangat membenci perilaku feudal tapi justru kita menerapkan paham feodal yang baru. Meskipun tujuan revolusi negara kita adalah membasmi paham-paham feodal, justru kita malah makin marak mempertontonkannya di panggung politik. KKN berserakan. Dalam struktur kepegawaian, misalnya, kalau seseorang menjadi gubernur, kerabat-kerabat lain pasti akan menjadi pemegang kendali. Seperti dinasti Ratu Atut dan Annas Maamun di Riau yang serta merta mengangkat menantunya menjadi pejabat penting. Memang, terlalu malu melihat ciri-ciri negatif Indonesia ini, terutama karena sifat-sifat ini makin cling dipertunjukkan para pemuka panggung politik. Kita tahu, korupsi merupakan masalah, tetapi kita kewalahan untuk membasminya. Selama ini kita pun selalu salah, menduga korupsi terjadi lantaran kekurangan material padahal karena kekurangan moral. Saya tidak sedang mengatakan para koruptor kakap orang yang kekurangan moral, tetapi bingung dengan istilah apa menyebut mereka. Berlindung pada Singa Buas Di dalam hati, saya sangat ingin berita korupsi sudah tidak menyeruak. Berita Rahudman Harahap, misalnya, ketika dibebaskan pada 15 Agustus 2013, menjadi berita abu-abu dan tidak jelas. Hati merintih karena sang walikota terpilih ternyata koruptor. Di sisin lain, hati mendadak gembira karena nyatanya Rahudman bukanlah koruptor. Lantas, ketika 15 April 2014 Rahudman resmi ditahan, kita pun kembali dicecari gelisah abu-abu. Kita terharu karena KPK berhasil menumpas koruptor. Tetapi kita juga mendadak sedih karena sang walikota terpilih ternyata benar-benar koruptor. Ironisnya, berbagai pemuka agama pada tahun lalu sering membesuk Rahudman untuk memberi penguatan menolak setiap tuduhan. Apakah pemuka agama sudah buta sehingga mereka tidak tahu menentukan siapa yang mau dibela dan siapa yang mau dididik? Akhirnya, seperti kata Mochtar Lubis, orang Indonesia - terlepas mereka sebagai seorang pemuka agama, orang awam atau orang yang kebetulan menjadi pemimpin - ternyata juga orang yang lemah. Ketika ada orang yang kebetulan duduk di birokrat, kita akan ramai-ramai berlindung padanya padahal dia singa yang lebih kejam. Menghadapi pertarungan Pilpres 2014 sebagai ajang untuk mencari orang besar pada panggung politik selanjutnya, apakah pendapat Lord Acton yang mengatakan orang-orang besar selalu buruk, akan benar-benar menjadi fakta? Mari kita tunggu!. (Oleh: Riduan Situmorang, Penulis staf pengajar bahasa Indonesia di Prosus Inten Medan)